Dijelaskan, hasil PMDK sudah final. Nilai tersebut muncul berdasarkan materi test untuk Matematika dan Bahasa Inggris. Ditambah Fisika, Kimia, dan Biologi untuk bidang MIPA. Sedangkan Ekonomi serta Geografi bagi pendaftar Bidang IPS dan non akademik. Seperti dari bola basket, bulutangkis dan Qiro’ah. “Untuk jalur non akademik mereka juga tes praktik kemampuannya,” terangnya.

Joko menambahkan, bagi peserta yang belum berhasil lolos, tidak perlu berkecil hati. Karena akan dibuka jalur reguler yang dapat menampung lima rombongan belajar. Tapi hingga saat ini belum ada pengumuman dari dinas pendidikan setempat untuk memulai pembukaan pendaftaran. “Untuk jalur PMDK memang hanya empat kelas,” ujarnya.

Djoko menuturkan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, jumlah jalur PMDK belumlah final. Karena jumlahnya bisa berkurang. Hal ini bisa terjadi jika siswa yang dinyatakan lulus gagal lulus Unas atau ada siswa yang mengundurkan diri.

Meski begitu rangking di bawahnya tidak bisa otomatis naik, karena akan diisi siswa dari jalur reguler. “Kalau tidak lulus Unas, otomatis gugur. Karena kami tidak mengakomodasi paket B karena waktunya terlalu panjang,” terangnya

Winda, salah seorang peserta yang mengambil jurusan MIPA mengaku deg-degan saat melihat pengumuman. Meski akhirnya dinyatakan lulus. Hal ini bukan tanpa, alasan karena siswi SMPN 1 ini mengetahui jumlah pendaftar bidang MIPA paling banyak. “Gimana nggak deg-degan, yang tidak lulus ratusan jumlahnya,” terangnya
Meski bisa tersenyum lebar, pelajar perempuan asal Jalan Ronggo ini mengaku bingung. Hal ini karena daftar ulang dilaksanakan mulai hari ini hingga hingga Sabtu (12/5) mendatang. “Bingung, karena mepet waktunya (pendaftaran ulang),” terangnya.|radarmadiun

Ilustrasi Sanitasi LIngkungan

Sistim sanitasi secara umum nampaknya masih butuh pembenahan mendasar tingkat kesadaran masyarakat sangat kurang akan pengelolaan sampah, limbah dan drainase, kalau hal ini dibiarkan berlarur-larut potensi ancaman bisa saja terjadi seperti wabah penyakit menyerang masyarakat.

Mengingat pengelolaan yang dianggap kurang maksimal tersebut khususnya Kabupaten Ngawi untuk tahun ini mendapatkan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP). “Untuk Kabupaten Ngawi memang dipercaya oleh pusat untuk melaksanakan PPSP dari 12 daerah yang ada di Jawa Timur,” ungkap Mas Agoes Nirbito, Sekda Kabupaten Ngawi beberapa hari lalu.

Menurutnya, selama ini buruknya sanitasi karena lemahnya perencanaan awal yang kurang terpadu sehingga bisa saja terjadi tidak tepat sasaran apalagi kurangnya perhatian masyarakat terhadap perilaku hidup sehat.

“Agar bisa mencapai pada tujuanya dibutuhkan perencanaan sanitasi yang responsive dan berkelanjutan,” terangnya lagi. Adapun penyusunanya sendiri melalui Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) meliputi data harus aktual, berskala kabupaten dan menggabungkan bottom up dan top down. Dengan demikian lanjut Mas Agoes Nirbito, manfaat SSK sendiri bagi daerah memiliki sanitasi yang bersifat tuntas tanpa tambal sulam serta dapat mengakomodasi program sanitasi lainya.

Secara spesifik PPSP harus segera direalisasikan mengingat untuk Kabupaten Ngawi sendiri merupakan bagian wilayah rawan banjir setiap tahunya. Namun sesuai data yang ada masalah buruknya sanitasi di Indonesia tidak terlepas dari penyediaan anggaran yang dianggap kurang. Berdasarkan evaluasi mendasar perhitungan pembangunan sistim sanitasi idealnya dibutuhkan budget 6 triliun setiap tahunya, akan tetapi sesuai kenyataanya anggaran yang digelontorkan dari pusat hanya 600 miliar.|sinarngawi

Pejabat uzur yang masih menahkodai sejumlah lembaga plat merah kembali dibuat tidak tenang. Pemerintah kabupaten (pemkab) bakal kembali menjalankan gerbong mutasi abdi negara jilid III. Sebelumnya, perombakan kabinet Bupati Budi Sulistyono dilakukan 2 Januari dan 31 Mei lalu. Dan untuk mutasi ketiga ini, pejabat yang tinggal menunggu masa pensiun kembali menjadi sasaran. “Kalau melihat jadwal tahunan, mungkin paling lambat Juli awal sudah ada mutasi lagi. Kami tinggal menyesuaikan saja dengan keadaan,” terang Djono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ngawi, kepada koran ini.

Tercatat, ada empat pejabat eselon II yang pertengahan tahun ini sudah purna tugas alias pensiun. Di antaranya, Kusumawan Wiradikusuma, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Garjito, Staf Ahli Bupati, Suryadi, Staf Ahli Bupati dan Suprapto, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. Keempat pejabat itu harus segera lengser dari kursi empuknya. “Untuk penggantinya masih taraf pembahasan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Red). Yang pasti, pertengahan Juni sudah harus ada pegawai yang diproyeksikan atau diusulkan,” paparnya.

Meskipun ada pejabat yang mengajukan perpanjangan, kata dia, pihaknya tidak akan memberikan rekomendasi. Seperti instruksi bupati yang menegaskan tak satupun melakukan perpanjangan terhadap pejabat yang akan pensiun. “Rekomendasinya seperti itu. Jadi kami harus patuh dan tunduk dengan aturan,” ungkapnya.

Djono sendiri belum bisa bicara gamblang seputar kabar rencana eksekutif yang akan “mengotak” pejabat uzur untuk duduk di kursi asisten sekretaris daerah (setda) dan staf ahli sebelum masa pensiun. Mekanisme seperti itu yang selama ini diterapkan guna membatasi ruang gerak pejabat yang dianggap tidak produktif. “Kalau soal itu, saya no comment. Yang pasti, mutasi itu tujuannya untuk penyegaran dan mengangkat visi misi kepala daerah,” jelasnya.

Djono juga membantah bila mutasi selama ini hanya sebagai formalitas saja. Faktanya, pejabat yang harus bergeser dua kali selama empat bulan bukan menjadi alasan perombakan pejabat mandul. Seperti Bambang Supriyadi yang harus balik kandang menahkodai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) dan Eko Purnomo yang ditarik sebagai staf ahli bupati. “Kami mencari formula yang tepat untuk menggerakan pemerintahan. Jadi wajar bila melakukan bongkar pasang pejabat kapanpun,” ucapnya.

Secara global, pegawai yang memasuki masa pensiun hingga akhir tahun ini kisaran 500 orang. Mereka mayoritas berasal dari tenaga kependidikan. Pihaknya hanya bisa melakukan sulam tambal dengan pegawai yang ada. Mengingat hingga tahun depan, pemkab tidak akan melakukan rekrutmen CPNS dari jalur umum. Itu untuk mengurangi kuota abdi negara yang dianggap masih membumbung tinggi. Yakni mencapai 13.841 orang. “Memikirkan nasib kategori I dan II saja kami masih pusing. Kami hanya akan menunggu otoritas dari pemerintah pusat tentang rekrutmen pegawai. Tidak bisa memutuskan sendiri,” tandasnya.|radarmadiun

Hearing kedewanan di hadapan Komisi I DPRD itu, pihaknya tak cuma membeberkan secara lisan keberadaan tenaga honorer di lembaga pemerintahan. Segepok berkas-berkas dan surat bupati sejak 2001 sampai sekarang yang seluruhnya menjadi tumpuan dan payung hukum perihal pembatasan GTT dan PTT. “Semua pertanyaan anggota dewan yang pada waktu itu ikut hearing sudah kami jawab. Dan, mereka (anggota dewan, Red) mengaku sudah puas dengan jawaban yang kami sampaikan,” tegasnya.

Saat dengar pendapat, Sekda memang tidak seorang diri. Sejumlah pejabat yang berkompeten dalam perumusan SE juga turut hadir. Seperti M Sodiq Tri W yang saat itu masih menjabat kabag administrasi pemerintahan umum, Sofyan kepala bagian hukum dan Rudi Sulisdiana kabag organisasi kesekretariatan daerah (setda). Juga ada Djono, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. “Kami merupakan tim. Jadi kebijakan itu diambil bersama-sama. Ada bagian hukum, pemerintahan dan SKPD (satuan kerja pemerintah daerah, Red) terkait. Untuk itulah, biar semua bisa terurai dan menjelaskan sesuai kewenangan masing-masing,” paparnya.

Kalau toh saat hearing itu masih punya uneg-uneg, dewan bisa membeberkannya. Dengan demikian, persoalan tidak berlarut-larut seperti sekarang ini, yang mewacanakan pembentukan pansus. “Memang saat itu (hearing, Red) Gus Anam (Khoirul Anam, Red) tidak ikut. Seharusnya konfirmasi saya dulu bila ada yang tidak jelas tentang permasalahan tenaga honorer dan SE,” urainya.

Tambah dia, SE nomor 800/04.71/404.031/2011 bukan merupakan kebijakan baru yang diberlakukan secara mendadak. Namun upaya pemerintah daerah untuk meluruskan penerapan PP nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS. “Kami sebenarnya sudah merespon dengan cepat. Melakukan berbagai sosialisasi serta penerbitan beberapa surat edaran bupati guna mengingatkan kepala satuan kerja untuk mematuhi peraturan pemerintah tersebut,” ucapnya.

Sementara, giliran Suradji, Inspektur Inspektorat yang harus memenuhi panggilan Komisi I DPRD kemarin. Itu seputar peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan pegawai dan tenaga kontrak yang menjadi tupoksinya. “Kami cuma ingin tahu mekanisme pengawasan yang diterapakan di Inspektorat selama tenggang lima tahun terakhir. Kok sampai tidak menyentuh keberadaan GTT dan PTT. Padahal sebagai lembaga pengawas seharusnya paham,” kata Maryoto ketua Komisi I DPRD. |radarmadiun

Ilustrasi Makanan

Bisa dibilang 5 makanan ini merupakan musuh besar bagi mereka yang sedang menjalani diet. Alasannya, makanan ini terlalu tinggi lemak, karbohidrat, dan kalori.

Tapi tahukah, kalau kelimanya memiliki sisi baik sendiri yang membuatnya patut untuk didekati. Bahkan, diam-diam mereka juga punya khasiat tambahan yang menyehatkan. Inilah sisi baik kelima makanan yang kerap dianggap “jahat” itu.

Selai kacang

Sisi buruk: Siapa sangka di balik kenikmatan selai ini, tersembunyi lemak yang tinggi, sekitar 180-210 kalori per sajian. Angka yang cukup untuk menjadikannya musuh dalam selimut bagi para pediet.

Sisi baik: Makanan ini terkenal sebagai sumber kalori. Namun, jangan salah. Selai kacang menyediakan protein dan folat yang penting untuk membentuk kesehatan dari sel-sel baru.

Batasan: Jika tak ingin diet rusak, konsumsilah selai kacang dalam batas-batas tertentu. Puaskan lidah dengan satu atau dua sendok makan setiap hari. Satu sendok selai kacang mengandung sekitar 90 kalori.

Telur

Sisi buruk: Merupakan sumber utama kolesterol, terutama lemak yang terkandung dalam kuning telur. Lemak inilah yang biasa dihindari oleh mereka yang memiliki gangguan kesehatan jantung. Apalagi fakta yang membuktikan dalam satu butir telur terkandung 212 mg kolesterol.

Sisi baik: Ahli medis membuktikan lemak yang terkandung dalam telur tidaklah sejahat lemak jenuh dan lemak trans. Kedua lemak inilah yang sebenarnya merupakan penjahat utama dalam menaikkan kolesterol dalam darah. Selain itu, kuning telur mengandung lutein dan zeaxanthin yang bisa mengurangi risiko kebutaan pada orang berusia di atas 50 tahun.

Batasan: Jangan ragu untuk menyantap telur di pagi hari. Satu butir telur hanya mengandung 71 kalori. Jumlah ini cukup baik bagi mereka yang sedang menjalani diet. Bahkan penelitian mengatakan sarapan dengan telur membakar kalori lebih banyak ketimbang sarapan roti bakar dengan selai.

Daging Sapi

Sisi buruk: Daging sapi termasuk ke dalam daftar daging merah yang dihindari. Alasannya karena penuh dengan lemak jenuh dan kolesterol. Dua hal ini harus dijauhi oleh mereka yang peduli akan kesehatan jantung.

Sisi baik: Daging sapi tanpa lemak merupakan sumber protein yang rendah lemak dan kaya akan zat besi. Zat ini merupakan mineral penting yang dibutuhkan untuk membawa oksigen dari paru-paru ke sel-sel di seluruh tubuh. Hal ini terutama dibutuhkan oleh wanita yang sedang mengandung.

Batasan: Dibandingkan menghindari semua jenis daging sapi, ada baiknya kita memilih untuk mengonsumsi daging sapi tanpa lemak. Misalnya, filet mignon dan sirloin. Dengan demikian, kita akan terhindar dari lemak jenuh sambil tetap mendapatkan asupan protein dan zat besi yang dibutuhkan tubuh.

Cokelat

Sisi buruk: Camilan ini identik dengan kandungan lemak dan gula yang sangat tinggi.

Sisi baik: Jangan terburu-buru mengernyitkan dahi ketika disuguhi cokelat, terutama jika itu adalah dark chocolate. Cokelat yang satu ini mengandung flavanoid, antioksidan yang berfungsi menurunkan tekanan gula dalam darah. Tentu saja hal ini baik untuk kesehatan kardiovaskular.

Batasan: Penelitian dari Swiss menemukan mengonsumsi dark chocolate sebanyak 40 gram setiap hari selama dua minggu bisa mengurangi kadar hormon stres, yaitu kortisol. Namun, jangan kebablasan dalam mengonsumsinya. Dalam 40 gram dark chocolates terkandung 235 kalori.

Kentang

Sisi buruk: Kentang menduduki peringkat yang cukup tinggi dalam tingkat angka glikemik indeks (GI). Semakin tinggi angka glikemik indeks suatu makaan, semakin cepat pula makanan tersebut menaikkan gula darah kita. Kentang juga terbukti mengganggu produksi insulin yang menjadi problem besar untuk para penderita diabetes.

Sisi baik: Kentang diam-diam merupakan sumber serat, potassium, dan vitamin C yang cukup menggiurkan. Jika kita tidak mengonsumsinya teralalu banyak, angka GI kentang tak akan cukup besar pengaruhnya dalam tubuh.

Batasan: Makanlah kentang dengan sedikit menambahkan minyak zaitun ke atasnya. Dengan demikian kentang akan berubah menjadi menu yang memiliki GI yang rendah. Minyak zaitun akan menambahkan lemak yang berfungsi menyerap karbohidrat yang dihasilkan oleh kentang itu sendiri.|kompashealth

Organisasi itu siap menggalang bantuan untuk menggelar aksi besar-besaran menuntut agar SE tersebut segera dicabut. “Bukannya kami diam, tapi masih koordinasi. Jika memang nantinya merugikan kami dan sudah buntu, kami sudah siap turun besar-besaran,” kata Jumanto, ketua Forum Komunikasi GTT/PTT Kabupaten Ngawi, kemarin (28/12)

Jumanto menuturkan, untuk saat ini rekannya mengikuti mekanisme permohonan latihan kerja yang diajukan di lingkungan Pemkab Ngawi. termasuk mengurus surat keterangan bebas narkoba. Di samping itu, pihaknya masih melakukan negosiasi agar peraturan tersebut bisa diperlunak dan tidak merugikan rekan-rekannya. “Kami juga getol melakukan musyawarah dengan rekan-rekan di setiap kecamatan,” tambahnya.

Meski begitu, SE sekda diprediksi tetap memakan banyak “tumbal” . Ini mengingat tak sedikit GTT dan PTT yang di Ngawi yang masih nyambi kuliah. “Mereka yang masih memiliki ijasah SMA/SMK jumlahnya juga banyak, sehinga ijazahnya tidak memenuhi kualifikasi,” ungkapnya.

Sementara, Bupati Ngawi Budi Sulistriono hari ini rencananya menggelar jumpa pers untuk menjelaskan seputar SE sekda itu. “Besok (hari ini, Red) bupati akan melakukan jumpa pers dan semua media diundang,” kata Kabag Humas Pemkab Ngawi Eko Purnomo. |radarmadiun

NGAWI – Ancaman unjuk rasa yang diserukan paguyuban guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) menuntut pencabutan surat edaran (SE) sekretaris daerah (sekda) Mas Agoes Nirbito Nomor 800104.71/404.031/2011 membuat kuping Bupati Budi Sulistyono panas dingin. Menurutnya, gejolak yang turut memperkeruh kondusifitas birokrasi itu, tidak lepas minimnya pemahaman SE yang diterbitkan tertanggal 13 Desember tersebut. Juga ulah segelintir kepentingan yang memanfaatkan tarik ulur pemberhentian GTT dan PTT per 31 Desember mendatang.

“Pemahamannya jangan sepotong-sepotong. Bila hanya dicuplik dari poin-poin tertentu saja bisa menyebabkan salah tafsir,” tegas Bupati Budi Sulistyono kepada koran ini.

Menurutnya, pemerintah tidak memangkas atau menghentikan kinerja seluruh GTT dan PTT yang diperbatukan di lembaga plat merah. Mereka boleh mengabdi di institusi pemerintahan asal mengantongi surat permohonan latihan kerja. Surat permohonan itu harus sudah disetor sebelum akhir tahun ini. “Selanjutnya akan dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Bila sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang lain, bersangkutan diperbolehkan untuk menggali pengalaman kerja di pemerintahan,” paparnya.

Dengan kebijakan itu, kata dia, status GTT dan PTT secara otomatis akan berubah menjadi tenaga magang atau wiyata bakti. Masa latihan kerja juga dibatasi setahun tanpa adanya perpanjangan. Juga tanpa mendapatkan gaji dari lembaga yang menaunginya. “Mereka mendapat surat pengalaman kerja. Itu bisa digunakan sebagai refrensi bila melamar pekerjaan di lembaga swasta. Mereka yang magang dan wiyata bakti juga tidak ada ikatan apapun,” ujar orang nomor satu di lingkup pemkab itu.

Nah untuk membedakan personal yang sudah berstatus CPNS dan PNS, tenaga magang dan wiyata bakti cuma boleh mengenakan kemeja warna putih dan celana atau rok warna hitam. Juga dilarang menggunakan logo pemkab Ngawi dan Korpri. “Khusus untuk rumah sakit yang menentukan seragam internal rumah sakit sendiri,” ucapnya.

Kanang-begitu akrab disapa juga menyoroti GTT dan PTT yang nyantol dalam pendataan kategori I dan II. Meski mengabdi di pemerintahan daerah, tanggungjawab sepenuhnya berada di pusat. Yakni Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Itu sudah kewenangan pusat. Daerah sama sekali tidak mempunyai kewenangan apapun tentang GTT dan PTT yang masuk dalam kategori I yang jumlahnya 96 orang dan kategori II sebanyak 713 orang. Kalau hendak unjuk rasa itu di Meneri PAN dan RB, bukan di daerah. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa,” paparnya.

Langkah tegas pemkab juga mendapat dukungan dari Dewan Pendidikan (DP) setempat. GTT yang menjubeli sekolah-sekolah dianggap tidak mengefektifkan laju perkembangan dunia pendidikan lokal. Maklum, mereka kebanyakan belum mengantongi ijazah kesarjanaan. “Ada yang lulusan SMA ikut mengajar, terus mau dijadikan apa pendidikan Ngawi kedepan kalau begitu. Memang harus ada ketegasan untuk memangkas mereka (GTT). Yang mengajar itu harus murni guru PNS,” tandas Istar Durori ketua Dewan Pendidikan Ngawi.|radarmadiun

Meski pergantian tahun masih sekitar dua minggu lagi namun beberapa pedagang terompet musiman mulai terlihat berjejer di sekitar alun-alun merdeka Ngawi, Minggu (18/12). Umumnya pedagang musiman yang mengais rejeki di kawasan Kota Ngawi berasal dari Solo, Sragen, Madiun dan daerah sekitarnya.

“Saya baru membawa 250 terompet berbagai type dan sekarang baru terjual sekitar 50 an,” ungkap Saderi, pedagang asal Solo. Ia mengaku menjual satu terompet berbentuk trombone dengan harga Rp5.000 sedangkan untuk modalnya ia membutuhkan uang sekitar Rp2.500. “Faktor cuaca yang hujan terus kalau pas sore hingga malam mempengaruhi dagangan terompet yang saya jual,” katanya. Saderi menjual terompet plastik berukuran 30cm dengan harga Rp3.000 dan untuk modalnya ia harus menyediakan uang Rp1.250 untuk setiap terompet.

“Saya setiap tahun selalu berjualan di sekitar alun-alun sini itupun kadang apes stok yang kita bawa hanya sepertiga yang laku terjual,” imbuh Saderi. Pemandangan yang sama juga mulai tampak di beberapa lokasi seperti Jalan Ahmad Yani dan Jalan PB Sudirman, bahkan para pedagang terompet hingga membuka lapak untuk berjualan hampir seharian. Seperti yang terlihat di tengah-tengah pedagang kaki lima lokasi alun-alun. Ternyata menurut pengakuan pedagang terompet lainya sudah membuka lapaknya seminggu belakangan ini. Setiap tahun, trotoar di kawasan alun-alun merdeka itu memang selalu dijadikan tempat bagi pedagang terompet untuk memamerkan dan menjual terompetnya.

Terompet yang dijual pun semakin variatif, tidak hanya model biasa yaitu model panjang, terompet yang dijual sudah dalam bentuk macam-macam dan unik-unik seperti binatang atau meyerupai alat musik. Dengan menjamurnya pedagang terompet ini membuat para sebagian warga membeli lebih awal dengan alasan harganya lebih murah dibandingkan mendekati pergantian tahun baru. “Biasanya memang begini saya beli terompet jauh-jauh hari sebelum pergantian tahun baru, kan harganya masih murah soalnya saya kalau beli lebih dari satu,” terang Tyas, Ibu muda dari Kedunggalar ini. |SinarNgawi

NGAWI – Keberadaan wahana permainan flying fox dan pemandian anak-anak di agrowisata Perkebunan Jamus di Desa Girikerto Sine belum mampu mendograk jumlah pengunjung. Meski akhir pekan sekalipun, objek wisata di Lereng Gunung Lawu yang menyuguhkan panorama alam dan hawa sejuk itu tampak lenggang. Hanya kerumunan remaja yang terlihat kongkow di warung dan duduk santai di sela-sela tanaman teh. “Karena sepi pengunjung, flying fox sudah berhenti pengoperasiannya. Karena nggak ada yang mau mencoba,”terang Darmi seorang pedagang yang kerap mangkal di areal wisata Jamus.

Pemandian dan permainan anak-anak, kata dia, sudah tidak diminati lagi. Air kolam yang terlalu dingin membuat anak-anak enggan untuk berendam berlama-lama. Mereka lebih memilih bermain air di sekitar kolam saja. “Apalagi cuacanya seperti ini (mendung, Red), pengunjung cuma singgah sebentar saja. Permainan anak-anak yang disedikan juga jarang dipakai,”paparnya.

Sepinya pengunjung tentu saja juga berdampak bagi pedagang makanan dan minuman ringan yang berderet di sekitar parkiran. Sebagian pedagang terpaksa ogah berjualan untuk sementara waktu. Kalau toh tetap menjajakan barang dagangan itu cuma akhir pekan saja. Hari-hari selebihnya pilih menutup warung lokasi jualan. “Yang pertahan berdagang di sini (parkiran Jamus, Red) mayoritas warga setempat. Kalau warga desa lain banyak yang tidak jualan lagi karena sepi,”urainya.

Feronika seorang pengunjung dari Surabaya mengatakan, sarana prasarana diJamus dianggap sangat minim. Itu saja perawatannya tidak maksimal. Toilet dan ruang ganti misalnya. Disamping bangunannya sudah tidak layak, bau pesing dan sampah berserakan. “Jorok sekali toiletnya. Harusnya bersih dan nyaman. Kalau seperti itu (jorok, Red) tentu saja pengunjung tidak mau singgah,”ucapnya.

Pemerintah daerah sudah berulang kali mengklaim bakal memoles Jamus sebagai objek wisata unggulan. Tak cuma terpatok pada sarana infrastruktur jalan, fasilitas yang menyuguhkan kenyamanan pengunjung juga akan diprioritaskan. “Sejak dulu Jamus sudah diupayakan untuk bisa menjadi ikon wisata. Perencanaan-perencanaan jangka panjang untuk memoles Jamus sedang dilakukan pembahasan,”tegas Agus Santoso kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Ngawi.

Salah satu yang sempat menjadi angan-angan pemkab yakni pembangunan water boom di kawasan Jamus. Mengingat bila tidak ada terobosan penambahan fasilitas, tentu sulit bisa menyedot animo wisatawan. “Kalau pesona alam sudah tidak diragukan. Tinggal fasilitas-fasilitas penunjang saja,”tandasnya.|radarmadiun

Wakil rakyat meragukan mega proyek jilid III tersebut terealisasi dalam waktu dekat. Alasannya klasik, terbentur finansial yang fantastis. Proyek GOR ditaksir menyedot bujet APBD hingga puluhan miliar rupiah. “Untuk tahun depan (2012, Red) tidak ada proyek skala besar. Hanya jembatan di daerah Bringin yang akan segera direalisasikan,” terang Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko kemarin (29/11).

Menurut Antok-panggilan akrab Dwi Rianto Jatmiko, pembangunan jembatan yang direncanakan sejak tiga tahun silam itu lebih urgen. Sebab, merupakan akses ke sejumlah wilayah yang mempunyai potensi di sektor pertanian.

Sedangkan proyek GOR, lanjut dia, secara legalitas masih terkendala rekomendasi pemerintah pusat. “Kami tidak ingin berspekulasi dalam hal ini. Lebih baik mengerjakan program dan agenda yang pasti saja. Tidak usah muluk-muluk,” ungkap legislator PDI Perjuangan tersebut.

Belum lagi, krisis keuangan masih melilit kas daerah. Kondisi itu, kata dia, menyebabkan proyek yang nominalnya mencapai Rp 20 miliar tersebut sulit direalisasikan, meski disokong anggaran pusat dan dijalankan secara bertahap. “Itu bukan menjadi jaminan proyek akan terselesaikan. Masih banyak permasalahan lain yang bersifat berlanjut,” urainya.

Antok mencontohkan pembangunan Terminal Kertonegoro dan Masjid Baiturrohman. “Untuk tahun pertama ada anggaran, tapi belum tentu untuk tahun kedua. Jadi, butuh konsistensi dalam pengucuran anggaran. Jangan sampai tahun pertama bisa menganggarkan, tahun kedua tidak,” ujarnya.

Jika legislatif cenderung pesimistis, eksekutif optimistis bisa segera mengawali pembangunan GOR tahun depan. “Sudah kami persiapkan. Jadi, tetap jalan, karena itu (GOR berstandar nasional, Red) sudah komitmen kami untuk memanjakan masyarakat Ngawi,” tegas Bupati Budi Sulistyono kepada wartawan.
Dia menambahkan, pemkab harus menyediakan dana pendamping Rp 10 miliar. Bujet sebesar itu akan digunakan untuk pembangunan internal GOR. Sedangkan anggaran pusat menembus Rp 25 miliar. “Kami akan mengusahakan semua anggaran pusat bisa segera dikucurkan, sekaligus untuk mengawali pembangunan fisik bagian luar,” jelasnya.

Proyek GOR sudah direncanakan sejak 2008. Lokasinya di eks terminal ring road selatan. “Kalau lokasi kami sudah tidak terlalu khawatir. Di samping luasnya memenuhi standar, juga strategis,” tandasnya.|radarmadiun