Kritis,Kondisi Keuangan Daerah
NGAWI-Keuangan daerah dinilai dalam kondisi kritis.Di tengah upaya menekan defisit APBD 2010 yang mencapai Rp60miliar,belanja daerah malah membengkak.Dalam PAPBD yang baru saja disahkan legislatif,pengeluaran untuk keperluan yang tak urgen mengalami peningkatan puluhan miliar.Kondisi itu menyebabkan defisit menjelang kuartal terakhir 2010 melonjak di angka Rp71miliar.
Dalam PAPBD yang sudah di perdakan itu,sumber anggaran sebenarnya mengalami peningkatan.Yakni,dari Rp772 miliar menjadi Rp892miliar.Itu berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah(PAD),bantuan,dan hibah yang bersumber dari APBD I dan APBN.
Meskipun demikian,belanja daerah seolah masih diobral. Sebagian besar alokasi dana dikucurkan untuk pengadaaan kebutuhan pegawai negeri sipil(PNS). Sisanya yang tak genap 30 persen dikelola satuan kerja (satker)terkait.Belanja daerah mencapai angka fantastis Rp903miliar.
Pengeluaran kontradiktif itu dikhawatirkan memicu gejolak horizontal.Seperti pandangan akhir Fraksi Hati Nurani Rakyat yang disampaikan Nurul Qomariyati. Pihaknya menyayangkan belanja terfokus pada sektor birokrasi,yang lebih menitikberatkan pada pengadaan kebutuhan PNS,tanpa memperhatikan aspek lain yang lebih vital.Salah satunya,pemberdayaan ekonomi masyarakat kalangan bawah.’APBD harus pro rakyat, bukan segelintir golongan saja dengan memprioritaskan untuk kebutuhan pegawai negeri,’tegasnya.
Bupati Budi Sulistyono mengatakan,peningkatan belanja sudah tidak bisa ditawar lagi.Hal itu dilakukan untuk meningkatkan laju roda pemerintahan dan perekonomian masyarakat.Faktor itulah yang menjadi acuan pemkab dalam PAPBD 2010 kali ini.’Praktis seluruhnya belanja vital yang harus segera terealisasikan,’katanya kepada koran ini.
Untuk menutup defisit,lanjut dia,pihaknya akan menggunakan dana perimbangan.Dan,memangkas anggaran plat merah yang dianggap kurang multifungsi.Namun, tanpa mengurangi tupoksi(tugas pokok dan dan fungsi) dalam pelayanan masyarakat.’Selain itu,Rp30 miliar akan sharing dengan Bank Jatim.Dalam tempo dua tahun diharapkan defisit bisa teratasi,’pungkasnya. radar
waduh rex, nek kayak gini jadinya repot dong. betul kata bu nurul qom, seharusnya porsi lebih besar pada kerakyatan. tahun ini saja add masing-masing desa pada menurun.
Ini memang mental birokrat. Belanja untuk rakyat harusnya minimal 70%. Sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Itu satpol pp ngapain kerjanya, tiap sudut kantor dijagain kayak …. (kasar lho). Banyak PNS kerja lontang-lantung, tetap gajian. Bahkan yang sudah tak mampu kerja masih digaji. KURANGI PEGAWAI, alokasikan untuk kepentingan pemberdayaan rakyat. TIDAK SULIT, tidak lebih sulit dari korupsi.
birokrat itu memang kurang merakyat, hanya mempersulit!!bagi yang tau FB mbak nurul qomariyati share dund, bisa hub di email r_ardany@yahoo.com.thx sblme