Pedagang Pasar Sembung Ancam Ngluruk DPRD Lagi
NGAWI-Tarik ulur kompensasi sewa kios pedagang Pasar Sembung,Karangjati,terus menggelinding.Pasca penolakan eksekutif mencairkan uang sewa senilai Rp300juta lebih itu,kengototan sejumlah pedagang untuk tetap menuntut pengucuran kompensasi juga semakin kencang.Bahkan, mereka mengancam akan kembali ngluruk DPRD dalam waktu dekat.
Koordinator Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)Cabang Ngawi Budi Puryanto mengatakan,uang kompensasi tersebut merupakan hak pedagang.Tak salah bila mereka bersikukuh agar dana ratusan juta yang saat ini berada di rekening kas daerah itu segera dicairkan.’Ya wajar bila pedagang tetap pada pendirian semula.Iuran yang telah mereka bayarkan untuk sewa kios jumlahnya tak sedikit,’terang Budi Puryanto.
Dia menyayangkan tak kunjung adanya titik terang terkait permasalahan kompensasi sewa kios kepada 47 pedagang.Meski sudah mendatangi gedung wakil rakyat untuk menyalurkan uneg-unegnya,belum ada penanganan konkret dari kalangan dewan.
Padahal,secara sepihak,eksekutif melalui Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar setempat sudah memberi sinyal merah.Artinya,pemerintah daerah bergeming untuk mencairkan dana pengganti tersebut. ‘Lha dewan sendiri tidak bisa menyelesaikan permasahan itu,bagaimana mereka(pedagang,Red)tidak kecewa,’urainya.
Lanjut dia,pemerintah daerah seharusnya kooperatif terhadap pedagang pasar.Tidak seenaknya menerapkan peraturan meski dengan dalih mendongrak pendapatan asli daerah(PAD).Hal itu pula yang memunculkan kakhawatiran pedagang dijadikan sapi perahan untuk menutupi keuangan daerah yang semakin seret.’Melihat dulu kondisi di lapangan.Jangan asal menerapkan peraturan yang jelas-jelas merugikan kalangan bawah,’ tuturnya.
Untuk itu,dia mendesak Peraturan Daerah(Perda)Nomor 2 Tahun 2010 tentang tarif retribusi yang disinyalir pemicu keruwetan itu dikaji ulang.Tidak langsung diterapkan mengikat kepada seluruh pedagang.’Pedagang adalah jantung ekonomi yang perlu difasilitasi dan didorong untuk menumbuhkan laju perekonomian.Bila pemerintah tetap menerapkan aturannya itu,pemerintah dianggap membunuh ekonomi rakyat,’jelasnya.
