Gardjito Jadi Staf Ahli,Soeradji Inspektur
NGAWI-Janji Bupati Budi Sulistyono merombak struktur pemerintahan di jajaran pejabat eselon II bukan sekadar isapan jempol.Kemarin(19/8),sembilan instansi mengalami pergeseran kepemimpinan.Yakni:Badan Kepegawaian Daerah(BKD),staf ahli bupati,Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Dinsosnakertrans),Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik(Litbang),Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda),Dinas Kependudukan dan Catataan Sipil(Dukcapil), Inspektorat,Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata(Disponbudpar),serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes.
Mutasi di tubuh eksekutif itu merupakan salah satu bagian pendukung program jangka panjang yang digagasnya.’Bisa menjadi patokan dalam tugas lima tahun mendatang,’terang Budi Sulistyono usai prosesi pelantikan di Pendopo Wedya Graha.
Pergeseran yang paling mencolok yakni di tubuh BKD. Garjito yang telah bertahun-tahun menduduki posisi vital kepegawaian itu,diganti Djono yang sebelumnya menjabat Inspektur Kabupaten Ngawi.Garjito sendiri yang sebelumnya terbelit problem karut marut tenaga kontrak daerah digeser menjadi staf ahli bupati bidang pemerintahan dan hukum.
Posisi Inspektur Kabupaten Ngawi selanjutnya diisi Soeradji yang sebelumnya menjabat Kepala Disponbudpar. Sementara,posisi Soeradji diganti Agus Santoso yang sebelumnya menduduki kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Disponbudpar sendiri merupakan instansi pemerintahan yang oleh berbagai kalangan dinilai rapornya paling buruk dalam kurun enam bulan terakhir.Mulai dari pembangunan Stadion Ketonggo yang dituding kalangan dewan tidak multifungsi,hingga absennya Ngawi di Pekan Olah Raga Pelajar(Popda)beberapa waktu lalu di Nganjuk.Di mana Ngawi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang tak mengirimkan satu pun wakilnya di ajang regional tersebut.’Tentu pergeseran ini,ada yang memuaskan dan tidak memuaskan.Yang jelas,semua itu untuk kemajuan dan perkembangan Ngawi di masa mendatang,’tegas Budi Sulistyono.
Dia berharap,pejabat yang mengalami pergeseran itu secepat mungkin dapat menyesuaikan diri dengan lingkup birokrasi yang baru.Dengan demikian,bisa melanjutkan dan merancang program guna mendukung roda pemerintahan yang stabil.’Kalau bisa pulang dari sini(pendopo, Red)sudah mulai berinteraksi,’tuturnya.
